Salah satu substansi penting dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Kepailitan adalah pembentukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus yang menangani sengketa kepailitan. Di dalam PERPU yang kemudian diganti dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diatur tentang prosedur kepailitan secara terperinci.

Apabila dirangkum, maka terdapat enam prosedur yang harus dilalui pihak pemohon kepailitan di pengadilan tingkat pertama. Mayoritas dari enam prosedur itu telah ditetapkan batasan atau jangka waktunya. Berikut ini penjabaran dari enam prosedur sengketa kepailitan di pengadilan niaga.

Pertama, pihak pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan niaga melalui panitera. Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, saat ini terdapat lima pengadilan niaga di Indonesia dengan cakupan wilayah tertentu. Kelima pengadilan niaga itu terletak di Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan.

Kedua, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan paling lambat dua hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Lalu, pengadilan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu tiga hari setelah tanggal pendaftaran.

Ketiga, sidang pemeriksaan digelar dengan batasan waktu maksimal 20 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Jangka waktu sidang pemeriksaan dapat ditunda hingga 25 hari atas permintaan debitur dengan alasan yang cukup, misalnya ada surat keterangan sakit dari dokter.

Keempat, pengadilan memanggil debitur jika permohonan diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal yang saat ini digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau Menteri Keuangan.

Apabila yang mengajukan permohonan adalah debitur, pengadilan dapat memanggil kreditur dalam hal terdapat keraguan terkait persyaratan pailit. Proses pemanggilan dilaksanakan oleh petugas juru sita dengan menggunakan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum persidangan pertama digelar.

Kelima, pengadilan membacakan putusan atas permohonan pailit. Jika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan persyaratan pailit telah terpenuhi, maka majelis hakim mengabulkan permohonan. Dan jika sebaliknya, majelis hakim menolak permohonan. Putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka paling lambat 60 hari setelah permohonan didaftarkan.

Keenam, paling lambat setelah tiga hari putusan diucapkan, juru sita menyampaikan salinan putusan kepada debitur, pemohon pailit, kurator, hakim pengawas dengan surat kilat tercatat. Atas putusan ini, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Jika dibandingkan, pengaturan batas waktu prosedur kepailitan di pengadilan tingkat pertama dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 berbeda dengan UU Nomor 37 Tahun 2004. Secara umum, prosedur kepailitan menurut PERPU Nomor 1 Tahun 1998 lebih singkat ketimbang UU Nomor 37 Tahun 2004.

Pengaturan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 UU Nomor 37 Tahun 2004
Panitera menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan 1 hari 2 hari
Pengadilan menetapkan hari sidang 2 hari 3 hari
Sidang pemeriksaan 20 hari, dapat ditunda hingga 25 hari atas permintaan debitur 20 hari, dapat ditunda hingga 25 hari atas permintaan debitur
Pengucapan putusan 30 hari 60 hari
Penyerahan salinan putusan 2 hari 3 hari
 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send