Istilah pemeriksaan dari segi hukum atau sering disebut dengan due diligence bukanlah hal yang baru dalam perkembangan hukum bisnis. Sejak percepatan perekonomian melalui IPO (Initial Public Offering) sehingga setiap emiten dipersyaratkan oleh lembaga berwenang harus menunjuk advokat untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas perusahaannya. Ketika seorang investor memutuskan menanam modal dalam perusahaan biasanya ada proses riset yang tuntas yang disebut pemeriksaan hukum sehingga investor bertanggung jawab sebelum membeli, atau ketika sebuah perusahaan asing akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan dalam negeri, maka pemeriksaan dari segi hukum adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence/LDD) dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data objektif berkaitan dengan suatu rencana transaksi bisnis. Legal Due Diligence untuk selanjutnya merupakan kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Contohnya, target dalam laporan diligence adalah keinginan untuk akuisisi. Maka, analisisnya akan menjabarkan mengenai kondisi keuangan (Finance Audit) dari perusahaan dan prospeknya (termasuk asetnya), kontrak dengan klien maupun Supplier, Legal Risk, pajak, karyawannya, sistem teknologi informasi, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

Mengutip dari Pendapat Prof. Felix Oentoeng Soebagjo, dalam transaksi terkait dengan pengambilalihan saham, aspek Legal Due-Diligence (LDD) yang dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut :

1. Hambatan dan batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap rencana pengambilalihan saham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian dan perkara yang dihadapi ;
2. Akibat hukum dari pengambilalihan saham terhadap pihak-pihak yang bertransaksi ;
3. Struktur permodalan dan Pemegang Saham sebelum dan sesudah pengambilalihan saham dari perusahaan yang diambilalih yang menunjukan siapa yang menjadi pihak pengendali ;
4. Aktiva dan Passiva dari perusahaan yang diambilalih (apabila ada) ;
5.Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi pengambilalihan saham ;
6. Keabsahan pemilikan saham oleh penjual dan pembebanan atas saham (bila ada) ; dan
7. Syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian pengambilalihan saham.

Legal Due Diligence (LDD) bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu perusahaan, harta kekayaan tertentu atau hubungan hukum tertentu sehingga hasil due diligence merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan (misalnya investor) dalam mengambil keputusan sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan, seperti akuisisi saham atau harta kekayaan, merger, konsolidasi, emisi efek ataupun pemberian pinjaman. Selain itu LDD diperlukan untuk :

  • Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa,
  • Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha ;
  • Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha ;
  • Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Langkah awal sebelum melakukan pemeriksaan hukum (Legal Due Diligence)  adalah perlu dilakukan general meeting dengan para pengambil keputusan dari sebuah perusahaan, untuk mengetahui secara garis maksud dan tujuan serta filosofis rencana perusahaan, jika perusahaan dengan skala lebih kecil atau perorangan cukup dengan owner serta beberapa tenaga ahli atau penasehat perusahaan.

Mula-mula harus terlebih dahulu membicarakan dengan pihak yang meminta untuk melakukan due diligence, apa tujuan due diligence, apakah dalam rangka akuisisi, merger, emisi atau tujuan lain. Kemudian ditanyakan apakah due diligence itu bersifat lengkap (full due diligence) atau hanya mengenai suatu aspek tertentu saja (limited due diligence), misalnya terhadap asset saja, perjanjian hutang piutang ataupun perjanjian tertentu saja.

Selain itu juga dibicarakan mengenai waktu dan tempat yang diberikan untuk due diligence dan bentuk laporan due diligence. Hal ini perlu bukan hanya karena aspek logistic saja (berapa orang yang harus dikerahkan dalam pemeriksaan ini dan karenanya berapakah perkiraan biayanya), tetapi juga apakah waktu yang diberikan realistis. Perlu dicatat juga seringkali klien (terutama dalam transaksi yang melibatkan banyak negara misalnya: dalam global acquisition) mempunyai format laporan sendiri dan kemungkinan format itu tidak sesuai dengan keadaan Indonesia.

Metode pemeriksaan  kegiatan Legal Due Diligence dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yaitu dokumen yang diberikan dapat berupa asli atau foto copi. Dalam melakukan pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan, asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa dokumen yang diperiksa adalah otentik dan jika hanya dalam salinan dokumen yang diperlihatkan haruslah salinan tersebut sesuai dengan aslinya.
  2. Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam suatu dokumen, baik otentik maupun salinan adalah tanda-tanda otentik dari orang yang disebutkan dalam dokumen tersebut.
  3. Bahwa sampai dengan dikeluarkannya laporan pemeriksaan hukum, dokumen-dokumen, keterangan-keterangan serta pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada  advokat adalah benar, lengkap serta tidak mengalami perubahan.
  4. Pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab.

Kemudian metode LDD selanjutnya adalah :

  • Pemeriksaan melalui tanya jawab dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan obyek transaksi.
  • Pemeriksaan Fisik atau lokasi (Site Visit).Biasanya dilakukan atas tanah dan bangunan.Sebagai catatan dalam melakukan pemeriksaan dilapangan, usahakalah untuk mendapatkan informasi dari data atau sumber langsung dilapangan. Seperti dari desa, kecamatan atau kantor pertanahan.
  •  Pemeriksaan berdasarkan informasi (pernyataan tertulis). Hal ini biasanya dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pengadilan (pemeriksaan hukum) tentang adanya sengketa atau tidak.
  • Konfirmasi (Cross Checking) dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya.Apabila diperlukan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan, Konsultan Hukum dapat melakukan komunikasi dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya guna melakukan konfirmasi (cross checking) atas hasil Uji Tuntas yang dilakukannya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dan harus diperhatikan oleh seorang konsultan hukum dalam melakukan proses uji tuntas Legal Due Diligence ( LDD)  adalah sebagai berikut:

A. Anggaran Dasar
1. Anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir, meliputi akta dalam bentuk notarial dan/atau akta/berita acara rapat dibawah tangan dan atau akta-akta dalam Berita Negara ;
2. Persetujuan dari serta bukti pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan sebelumnya Menteri Kehakiman) atas pendirian perusahaan serta perubahan-perubahan anggaran dasar perusahaan sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
3. Bukti pendaftaran di Pengadilan Negeri atau Kantor Pendaftaran Perusahaan, atas akta anggaran dasar perusahaan sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
4. Bukti pengumuman di Berita Negara atas anggaran dasar sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir.

B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Butir A tersebut di atas ;
2. Dokumen yang membuktikan penyetoran atas saham (antara lain tanda buku setor/transfer, kwitansi penerimaan, rekening koran) termasuk penyetoran yang menggunakan bentuk lain selain uang (antara lain akta inbreng) ;
3. Perjanjian-perjaniian pengalihan hak atas saham (jual-beli pewarisan hibah, penukaran saham, dan lain-lain) sejak perusahaan didirikan sampai dengan pengalihan terakhir ;
4. Bukti pemberitahuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan sebelumnya Departemen Kehakiman) sehubungan dengan perubahan komposisi kepemillkan saham dan/atau susunan pemegang saham sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
5. Bukti pendaftaran pada Pengadilan Negeri atau Kantor Pendaftaran Perusahaan mengenai komposisi kepemilikan saham dan/atau susunan pemegang saham sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
6. Perjanjian gadai atas saham-saham dalam perusahaan, jika ada ;
7. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ;
8. Sertifikat-sertifikat saham atau sertifikat-sertifikat kolektif saham jika ada ;
9. Perjanjian-perjanjian antar pemegang saham dan perjanjian-perjanjian antara pemegang saham dan/atau perusahaan dengan pihak ketiga jika ada, seperti perjanjian yang memberikan hak atau opsi untuk mengambil bagian atau untuk membeli atau mendapatkan saham-saham dalam perusahaan.

C. Direksi dan Komisaris
1. Dokumen yang memuat keputusan Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Komisaris sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
2. Bukti pemberitahuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan susunan Direksi dan Komisaris sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
3. Bukti pendaftaran pada Pengadilan Negeri atau Kantor Pendaftaaran Perusahaan mengenai susunan Direksi dan Komisaris sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
4. Kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP), Paspor, Surat Keterangan Berkewarganegaraan Negara Republik lndonesia (SKBNRI) dan NPWP dari anggota Direksi dan Komisaris sejak perusahaan didirikan sampai degan perubahan terakhir ;

D. Rapat Direksi, Rapat Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Notulen-notulen Rapat Direksi, Rapat Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham atas rapat-rapat yang diselenggarakan dalam kurun waktu 5 ( lima) tahun terakhir ;
2. Notulen-notulen rapat sejak perusahaan didirikan, khusus yang berhubungan dengan perubahan anggaran dasar dan pengalihan saham.

E. Keterangan Mengenai Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum
(Dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah sama dengan dokumen-dokumen pada Limited LDD sebagaimana tercantum pada butir N dibawah ini)

F. lzin, Persetujuan, Pendaftaran, dan Keterangan izin-izin,
Persetujuan-persetujuan, tanda-tanda pendaftaran, dan surat-surat keterangan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, antala lain:

1. lzin Usaha (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat Pemberitahuan Pengukuhan Kena Pajak (PKP);
5. Surat keterangan domisili Perusahaan;
6. lzin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
7. lzin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. lzin Penggunaan Bangunan (lPB) dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB);
9. Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta persetujuan atau pengesahan atas AMDAL atau UKL/UPL;
10. ljin-ijin lain yang dikeluarkan Departemen/lnslansi lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan (antara lain namun tidak terbatas pada ijin yang dikeluarkan BKPM, Pemerintah Daerah, dll).

G. Kepemilikan dan Penguasaan atas Aset/Harta Kekayaan
1. Daftar aset ildak bergerak dan aset bergerak milik perusahaan ;
2. Dokumen yang membuktikan kepemilikan dan penguasaan perusahaan atas aset tidak  bergerak, antara lain:

  •    Sertifikat tanah ;
  •    Bukti penguasaan tanah (anlara lain surat girik tanah, petuk Pajak, dll) ;
  •    Akta Jual Beli tanah ;
  •    Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah ;
  •    Akta atau Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah ;
  •   Dokumen pengurusan surat-surat tanah di kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat.

3. Dokumen yang membuktikan kepemilikan dan penguasaan perusahaan atas asset bergerak, seperti:

  • Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam hal kendaraan bermotor ;
  • Faktur pembelian, purchase order invoice atas peralatan atau mesin-mesin milik Perusahaan ;
  • Sertipikat saham atau sertipikat koletiif saham dan/atau Daftar Pemegang Saham darj perusahaan lain yang bersangkutan, dalam hal penyertaan atau pemilikan saham Dalam perusahaan lain ;
  • Bukti pendaftaran hak milik intelektual seperti merek ,hak cipta, dan hak Paten.

4. Daftar barang tidak bergerak dan barang bergerak yang disewa dan yang dipinjam pakai oleh perusahaan dari pihak lain, serta perjanjian-perjaniian yang mendasari sewa, sewa beli dan/atau pinjam pakai atas tersebut ;
5. Daftar barang tidak bergerak dan barang bergerak yang disewakan dan yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain, serta perjaniian-perjanjian yang mendasari penyewaan dan peminjaman tersebut ;
6. Dokumen pemberian jaminan atau akta pembebanan (antara lain Hak tanggungan, Gadai, fidusia) atas aset bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan.

H. Asuransi
Polis asuransi atas asuransi-asuransiyang telah ditutup oleh perusahaan.

l. Ketenagakerjaan
1. Bukti lapor ketenagakerjaan ;
2. Kesepakatan Keria Bersama (KKB) / Peianjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (PP) ;
3. Dokumen-dokumen sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing, seperti:

  • Paspor ;
  • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ;
  • Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS) ;
  • Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA) ;
  • lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
  • Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) ;
  • Surat Tanda Melapor (STM) ;
  • Lapor Keberadaan/Kedatangan Tenaga Kerja Asing (LK2TKA) ;
  • Surat Keterangan Penduduk Pendatang Sementara (SKPPS) ;
  • Surat Keterangan Tempat Tinggal Penduduk WNA/Sementara (SKTTPS ).

4. Bukti keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ;
5. Program dana pensiun untuk karyawan ;
6. lzin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti izin untuk mempekerjakan karyawan di malam hari, mempekerjakan expatriat, dsb.

J. Dokumen Kredit/Dokumen Pembiayaan dan Dokumen Jaminan
1. Dokumen kredit dan dokumen pembiayaan yang mengikat perusahaan terhadap pihak lain/kreditur (beserta lampiran dan perpanjangannya), seperti perjanjian kredit perjanjian pembiayaan bonds, notes, dll ;
2. Dokumen penjaminan, antara lain mengenai pemberian jaminan kepada dan untuk kepentingan pihak lain/kreditur (seperti hak tanggungan, jaminan fidusia gadai, pengalihan hak) ;
3. Persetujuan korporasi atas setiap kredit atau pembiayaan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan, serta atas pemberian jaminan kepada dan untuk kepentingan pihak lain/kreditur ;
4. Surat-menyurat atau dokumentasi antara perusahaan dengan pihak lain mengenai sengketa atau keadaan wanprestasi yang berhubungan dengan atau berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas.

K. Perjaniian dengan Pihak Ketiga selain dalam rangka Pembiayaan
1. Perjanjian dan kontrak (apabila ada) yang dibuat dan diadakan oleh perusahaan dengan pihak lain selain pemberi fasilitas pembiayaan (termasuk dengan permerintah dan dengan pihak terafiliasi), seperti:

  • Perjanjian konstruksi (engineering, procurement, construction-EPC) ;
  • Perjanjian sub konstruksi ;
  • Perjanjian pemasokan bahan baku ;
  • Perjaniian usaha Patungan ;
  • Perjanjian lisensi ;
  • Perjanjian bantuan teknik ;
  • Perjanjian bantuan manajemen ;
  • Perjaniian Pengelolaan ;
  • Perjanjian jual beli ;
  • Perjanjian sewa ;
  • Perjanjian anjak Piutang.

2. Persetujuan korporasi yang diperlukan untuk atau dalam rangka membuat atau mengadakan setiap perjanjian atau kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas ;
3. Surat menyurat antara perusahaan dengan pihak lain mengenai sengketa atau keadaan wanprestasi yang berhubungan dengan atau berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas.

L. Perkara Pengadilan/Arbitrase
1. lnformasi dan dokumen mengenai atau sehubungan dengan perkara-perkara (perdata, pidana, niaga, administrasi, pajak, hubungan industrial, dan sebagainya), jika ada, yang melibatkan perusahaan, direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham perusahaan;
2. lnformasi dan dokumen mengenai atau sehubungan dengan penyelesaian, jika ada, atas perkara-perkara sebagaimana dimaksud pada angka L.1 diatas;
3. Putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan dan/atau badan arbitrase, jika ada, dimana perusahaan, direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham perusahaan merupakan pihak yang berperkara dan/atau terlibat di dalamnya.

M. Laporan Keuangan
Laporan keuangan perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang lelah diaudit oleh akuntan publik serta management letter yang di keluarkan oleh auditor.

Kemudian terakhir berdasarkan check list di atas dan setelah diperolehnya dokumen-dokumen yang diminta maka dapat disiapkan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum – LHPH dalam bentuk suatu Pendapat Hukum atau dikenal dengan nama  LEGAL OPINION.

ABP Advocates adalah firma hukum handal di bidang hukum kepailitan dan PKPU serta korporasi. Kami hadir untuk memberikan solusi yang efektif atas persoalan hukum kepailitan dan/atau PKPU serta korporasi. Punya permasalahan hukum perusahaan seputar Kepailitan maupun Merger dan Akuisisi serta Uji Tuntas (LDD)? Segera hubungi Tim Konsultan Hukum ABP Advocates ke : 081380208514 atau kirimkan email melalui: hello@abpadvocates.com

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send