UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menetapkan dua syarat kepailitan yakni ada dua atau lebih kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Dua syarat ini harus dibuktikan secara sederhana agar permohonan kepailitan dikabulkan oleh pengadilan. Lalu, Apa yang dimaksud pembuktian sederhana atau biasa disebut juga pembuktian sumir?

Frasa “pembuktian sederhana” termaktub dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang lengkapnya berbunyi, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi”.

Walaupun disebut “pembuktian sederhana” tetapi pemahaman atas frasa ini tidak sederhana. UU Kepailitan tidak memuat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dalam pembuktian sederhana.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) hanya menyatakan “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Dari rumusan penjelasan di atas, arti dan batasan dari pembuktian sederhana masih relatif belum jelas. Ironisnya, dalam praktik, hakim seringkali menolak permohonan kepailitan dengan alasan tidak memenuhi pembuktian sederhana. Atau kalaupun hakim Pengadilan Niaga menyatakan telah terbukti secara sederhana, tetapi Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya.

Contoh kasus populer yang sering diangkat adalah kasus kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dalam putusannya sekira bulan Juni 2009, Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan Crown Capital Global Limited yang berkedudukan di British Virgin Islands. Namun, di tingkat kasasi, majelis hakim agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga. majelis kasasi menilai pembuktian kasus TPI tidak sederhana karena eksistensi utang masih dalam konflik.

Contoh lainnya, kasus PT J and J Garment yang dimohonkan pailit dengan alasan terdapat beberapa kreditor termasuk karyawan-karyawan pabrik garmen yang berlokasi di Tangerang. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Jakarta berpendapat pembuktian kasus ini tidak sederhana karena utang berupa hak-hak karyawan masih dalam sengketa terkait jenis dan besarnya nilai hak-hak karyawan tersebut. Di tingkat kasasi, putusan Pengadilan Niaga Jakarta justru diperkuat.   

Dari dua contoh kasus di atas dapat disimpulkan kecenderungan hakim dalam memahami makna pembuktian sederhana adalah bagaimana melihat status utang atau hak kreditor. Jika status utang masih belum jelas atau dalam sengketa, maka hakim menilai pembuktian kasus kepailitan tersebut tidak sederhana.

Pihak Mahkamah Agung sebenarnya menyadari juga tentang ketidakjelasan makna frasa pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan. Oleh karenanya pada tahun 2002 melalui Rapat Kerja Nasional, Mahkamah Agung mencoba melakukan penafsiran atas frasa pembuktian sederhana yang merujuk pada proses persidangan kepailitan yang sederhana karena tidak mengenal tahapan eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.

Hakikatnya, persidangan permohonan pailit memang bersifat sepihak karena proses pembuktian dilakukan sendiri oleh pemohon pailit. Dalam hal ini, posisi hakim hanya bertugas mendengar, menilai dan menyimpulkan atas upaya pembuktian oleh pemohon. Hakim dalam sidang kepailitan tidak wajib mendengarkan keterangan termohon.

ABP Advocates adalah firma hukum andal di bidang hukum kepailitan dan PKPU. Kami hadir untuk memberikan solusi yang efektif atas persoalan hukum kepailitan dan/atau PKPU. Segera hubungi hello@abpadvocates.com.  

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send