Kita tentu masih ingat artis papan atas tanah air yaitu: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tercatat sebagai pasangan selebriti yang menerapkan perjanjian pranikah. Tak heran belakangan ini perjanjian pranikah ramai dibicarakan lagi. Lalu apa yang menjadi  point penting pembuatan perjanjian pranikah itu?

Soal harta benda dalam perkawinan, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) mengatur sebagai berikut:

  1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

 Perjanjian Perkawinan atau disebut juga Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) maupun UU Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam praktiknya, sebagaimana dikutip dari artikel Perkawinan Campuran (2), menurut advokat Anita D.A. Kolopaking, perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi:

  1. Harta bawaan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
  2. Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri.
  3. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain
  4. Untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami.
  5. dan lain sebagainya.

 UU No 1/1974 tentang perkawinan mengenal dua macam perjanjian. Pertama, perjanjian taklik yang merupakan janji atau ikrar suami pada saat ijab kabul di depan penghulu. Kedua, perjanjian pranikah yang merupakan perjanjian tertulis yang dibuat kedua calon mempelai sebelum pernikahan dilangsungkan.

 Khusus perjanjian pranikah diatur khusus dalam pasal 29. Detailnya sebagai berikut:

 (1).   Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

 (2).   Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

 (3).   Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

 (4).   Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

 Dari situ sangat jelas bila membuat perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan norma. Di samping itu, perjanjian pranikah pun dapat diubah sepanjang keduanya setuju. Beda dengan perjanjian taklik yang tak dapat dicabut sehingga menjadi alasan perceraian bila dilanggar.

Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

 (1)  Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2)  Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3)  Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

(4)  Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Oleh karena itu, jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri  dan akan menjadi harta gono gini dalam hal pasangan suami istri tersebut bercerai.

Sebagian orang menganggap sempit tujuan perjanjian pranikah. Rata-rata menyimpulkan perjanjian pranikah dibuat sekadar untuk pemisahan harta kekayaan suami istri sampai pembagian harta gono-gini.

Sebenarnya sah-sah saja anggapan itu. Ketika pasangan hendak menikah, mereka sepatutnya sudah  membicarakan jauh ke depan rencana-rencana yang dibuat.  Biasanya perjanjian pranikah dibuat bagi calon mempelai yang memiliki risiko pekerjaan tinggi. Tujuannya lebih jauh dari sekedar masalah harta, yakni melindungi pasangan dan buah hatinya kelak.  Tentunya jika di tengah jalan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Bisa terpisah karena kematian atau pun perceraian. Dengan adanya perjanjian pranikah maka masing-masing pihak dalam keluarga terlindungi. Mesti ditekankan, perjanjian pranikah tak melulu berurusan dengan harta benda. Justru masing-masing calon mempelai bebas mengisi perjanjian pranikah sepanjang disepakati bersama.

 Maka itu, pembicaraan tentang perjanjian pranikah tak hanya mendiskusikan kecocokan saja tapi juga hal-hal yang berpeluang menjadi masalah di kemudian hari. Sebagian orang menganggap perjanjian pranikah seolah-olah sebagai hal yang tabu. Rata-rata memandang perjanjian pranikah identik dengan persiapan perceraian.

Sebaliknya, perjanjian pranikah justru bisa melindungi hak masing-masing dan buah hati ketika hal buruk terjadi dalam pernikahan. Lagi pula hal buruk dalam pernikahan itu bukan hanya perceraian.  Sebagai contoh suami yang seorang pebisnis. Dalam perjanjian pranikah disebutkan bisnis itu milik suami dan segala urusan yang berhubungan dengan bisnis itu menjadi tanggung jawab suami.

Bila di kemudian hari bisnis suami bangkrut dan meninggalkan utang setumpuk, maka harta milik istri tak dapat disita. Kenapa? Karena statusnya terpisah dari harta suami.

Dari situ bisa dibayangkan apa saja yang dituangkan dalam perjanjian pranikah. Hal-hal lain yang bisa dicantumkan dalam perjanjian pranikah itu antara lain:

  1. Harta benda
  2. Tak ada pencampuran harta suami dan istri
  3. Utang yang terjadi sebelum pernikahan maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
  4. Pembagian beban tanggung jawab biaya rumah tangga, pendidikan anak
  5. Pengaturan beban keuangan secara spesifik (tabungan, investasi, dan lain sebagainya)
  6. Hak pengasuhan anak
  7. Apa yang boleh dan tidak boleh. Misalnya saja tak boleh poligami, tak melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)
  8. Hak bagi istri untuk bekerja setelah menikah
  9. Jadwal pengaturan jam kerja
  10. Hal-hal lain yang perlu didiskusikan lebih lanjut

Perjanjian  pranikah   juga   mengatur sanksi yang harus  ditanggung    suami   atau   istri   jika   melakukan pelanggaran dalam poin yang disepakati bersama. Misalnya saja jika suami atau istri selingkuh di kemudian hari, suami diam-diam menikah lagi, atau suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dengan begitu, membuat perjanjian pranikah menuntut kedewasaan masing-masing pihak. Selain itu juga menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kesanggupan untuk mematuhi butir-butir dalam perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah pun bisa diubah sepanjang ada persetujuan kedua belah pihak.

Bagaimana dengan Anda? Sudah kah anda memiliki perjanjian pra nikah untuk melindungi pasangan dan keluarga anda  di masa depan?

 Ingin membuat perjanjian pra nikah? Kami siap membantu Anda, silakan hubungi Kantor Pengacara ABP Advocates di +62 813-8020-8514 atau email ke: hello@abpadvocates.com

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send