Proses kepailitan identik dengan perusahaan atau perseroan. Namun, sebenarnya kepailitan juga dapat terjadi terhadap individu. Apabila seseorang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka akan menimbulkan dampak hukum. Salah satunya, dampak hukum putusan kepailitan terhadap harta suami istri.

Situasi yang digambarkan di atas dapat terjadi baik itu suami yang dalam posisi sebagai debitor pailit, ataupun istri yang menjadi debitor pailit. Permasalahan hukum akan muncul karena pada dasarnya konsep perkawinan atau pernikahan di Indonesia menerapkan konsep harta bersama, kecuali jika diperjanjikan terpisah sebelum pernikahan melalui prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah.

Pertanyaannya, jika salah satu pasangan (suami/istri) atau keduanya mengalami pailit, apakah harta bersama mereka akan terkena dampaknya?

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat berikutnya menyatakan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Lalu, Pasal 23 menegaskan debitor pailit meliputi suami atau istri dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta atau harta bersama.

Ketentuan lebih spesifik terkait dampak hukum putusan kepailitan terhadap suami istri tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Intinya, kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta maka dianggap sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Diatur dalam ayat (3), dampak putusan kepailitan bahkan bisa menjangkau benda yang dimiliki suami atau istri yang tidak termasuk harta bersama. Namun, benda yang tidak termasuk harta bersama itu hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Dengan mentautkan ketentuan UU Perkawinan dan UU Kepailitan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, apabila suami atau istri diputus pailit oleh pengadilan maka putusan tersebut akan berdampak pada harta bersama. Dengan kata lain, harta bersama dapat disita sebagai boedel pailit untuk membayar kewajiban-kewajiban debitor pailit sesuai dengan putusan pengadilan.

Kedua, dampak putusan kepailitan terbatas hanya pada harta bersama dan/atau harta bawaan yang dimiliki oleh debitor pailit, baik itu suami atau istri. Hal ini berarti jika suami dinyatakan pailit maka harta yang dapat disita adalah harta bersama dan harta bawaan si suami, sedangkan harta bawaan istri tidak dapat disita.

Kesimpulan kedua ini sesuai dengan rumusan Pasal 62 (1) UU Kepailitan yang intinya mempersilakan pasangan dari suami atau istri yang diputus pailit untuk mengklaim kembali harta benda yang merupakan bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Ayat berikutnya juga mempersilakan kepada pasangan dari suami atau istri yang diputus pailit untuk mengambil kembali uang hasil penjualan benda miliknya yang belum dibayar atau uang hasil penjualannya belum tercampur dalam harta pailit.

ABP Advocates adalah firma hukum yang berpengalaman dalam menangani perkara-perkara di Pengadilan Niaga. Kami hadir untuk memberikan solusi yang efektif atas persoalan hukum anda. Segera hubungi hello@abpadvocates.com.

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send