Hukum kepailitan di Indonesia mengalami dinamika sejak era kolonial Belanda hingga pasca reformasi. Salah satu dinamika itu adalah dengan dicantumkan secara eksplisit istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada judul UU Nomor 37 Tahun 2004, sehingga titel lengkapnya adalah “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Regulasi sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1998, sebenarnya juga telah mengatur tentang PKPU yakni pada Bab II. Namun, pengaturan PKPU dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 hanyalah modifikasi dari regulasi kepailitan warisan Belanda, Failistment Verordenning.

UU Nomor 37 Tahun 2004 menempatkan ketentuan PKPU pada Bab III, dengan lingkup Pasal 222-294. Merujuk pada definisinya, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Sementara, PKPU adalah upaya debitur mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Di luar definisi, berikut ini adalah empat perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU. Pertama, prosedur kepailitan mengenal adanya upaya hukum atas putusan majelis hakim Pengadilan Niaga, sedangkan prosedur PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum apapun.

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 memberi peluang kepada pemohon atau termohon mengajukan kasasi jika merasa tidak puas atas putusan majelis hakim Pengadilan Niaga. Setelah kasasi, pemohon atau termohon masih diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meskipun tidak mengenal adanya upaya hukum apapun, namun UU Nomor 37 Tahun 2004 membuka kemungkinan bagi Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

Kedua, UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengurusan harta debitur dalam proses kepailitan adalah kurator. Sementara itu, dalam proses PKPU yang melakukan pengurusan harta debitur adalah pengurus.

Ketiga, dalam kepailitan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sedangkan dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus.

Keempat, kepailitan tidak mengenal batas waktu tertentu terkait penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah putusan Pengadilan Niaga. Sebaliknya, PKPU mengenal batas waktu yakni PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

ABP Advocates adalah firma hukum yang berpengalaman dalam penanganan perkara terkait kepailitan dan PKPU. Jika anda tidak ingin pusing dalam menghadapi proses kepailitan dan PKPU, percayakan penyelesaian masalah anda kepada tim ABP Advocates. Segera hubungi hello@abpadvocates.com.  

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send