Maret 2016, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengeluarkan peraturan baru mengenai pedoman imbalan jasa kurator dan pengurus. Beleid anyar itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 (Permenkumham 11/2016) tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus mencabut Permenkumham 1/ 2013 yang mengatur hal sama.

Permenkumham 11/2016 mengatur secara detail perhitungan besaran imbalan jasa bagi kurator maupun pengurus. Perbedaan perhitungan imbalan jasa bagi kurator dihitung berdasarkan status kepailitan.

Pertama, kepailitan yang berakhir dengan perdamaian, imbalan jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh debitor. Jika nilai utang sampai dengan Rp50 Miliar, maka kurator menerima persentase sebesar 5 persen. Jika nilai utang di atas Rp50 Miliar sampai dengan Rp250 Miliar, persentase yang diterima kurator 3 persen. Kurator mendapat 2 persen jika utangnya berjumlah di atas Rp250 Miliar sampai dengan Rp500 Miliar. Nilai utang di atas Rp500 Miliar, kurator menerima 1 persen.

Kedua, jika kepailitan berakhir dengan pemberesan, maka imbalan jasa bagi kurator dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang. Besarnya dibedakan ke dalam empat tingkatan: 8 persen, 6 persen, 4 persen, dan 2 persen. Kurator menerima 8 persen jika nilai hasil pemberesan sampai dengan Rp50 Miliar. Imbalan jasa bagi kurator turun menjadi 6 persen jika nilai hasil pemberesan di atas Rp50 Miliar sampai Rp 250 Miliar. Untuk nilai hasil pemberesan Rp250 Miliar sampai dengan Rp500 Miliar, persentase yang diterima kurator 4 persen. Persentase yang diterima kurator sebanyak 2 persen jika nilai hasil pemberesan di atas Rp500 Miliar.

Ketiga, dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK), maka besarnya imbalan jasa bagi kurator dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit dan debitor dihitung berdasarkan tarif jam pakai. Maksimal Rp4 juta per jam dengan ketentuan tidak boleh melebihi persentase tertentu dari nilai harta pailit. Hal ini ditetapkan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan.

Perbedaan mendasar dengan Permenkumham 1/2013 terletak pada model perhitungannya. Imbalan jasa bagi kurator pada peraturan terdahulu merujuk pada nilai hasil harta, sedangkan peraturan terbaru berpatokan pada nilai utang. Selain itu, Permenkumham 1/2013 tidak mengatur tentang besaran imbalan jasa kurator berdasarkan tarif jam pakai terkait permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau PK.

Permenkumham 11/2016 juga mengatur tentang besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara. Jika permohonan pernyataan pailit dikabulkan, besarnya imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditor yang pertama kali, dan jika permohonan pernyataan pailit ditolak, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh majelis hakim.

Selain imbalan jasa bagi kurator, Permenkumham 11/2016 mengatur pula mengenai imbalan jasa bagi pengurus. Persentase yang diterima pengurus lebih rendah bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Perhitungannya berdasarkan pada nilai utang yang harus dibayarkan.

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa bagi pengurus senilai maksimal 6 persen dari nilai utang yang harus dibayarkan. Pembayaran ini dibebankan kepada debitor berdasarkan kesepakatan dengan pengurus yang ditetapkan oleh majelis hakim. Pengurus bisa menerima imbalan jasa hingga 10 persen dari nilai utang pada peraturan sebelumnya, dengan pertimbangan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari pengurus yang bersangkutan.

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, pengurus menerima imbalan jasa paling banyak 8 persen dari nilai utang yang harus dibayar oleh debitor dan ditetapkan oleh majelis hakim. Pada peraturan sebelumnya, pengurus bisa menerima maksimal hingga 15 persen dari nilai utang.

ABP Advocates adalah firma hukum andal di bidang hukum kepailitan dan PKPU. Jika anda tengah menghadapi persoalan hukum kepailitan dan/atau PKPU, segera temukan solusinya dengan menghubungi hello@abpadvocates.com

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send