Seiring dengan perkembangan transaksi bisnis internasional, sengketa kepailitan kini tak lagi terbatas wilayah negara. Dalam kondisi-kondisi tertentu, sengketa kepailitan juga bisa lintas wilayah negara atau dikenal dengan istilah Crossborder Insolvency. Hal ini dapat menimbulkan kompleksitas hukum antara lain terkait penanganan aset pailit yang berada di luar negeri.

Bayangkan, misalnya anda ingin mengajukan kepailitan atas sebuah perusahaan. Setelah menjalani proses kepailitan yang panjang termasuk di pengadilan, ternyata aset-aset yang dimiliki perusahaan tersebut sebagai debitor pailit ternyata berlokasi di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah putusan pailit juga dapat menyita aset-aset yang berada di luar wilayah Indonesia?

Dalam situasi seperti diilustrasikan di atas, maka ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional menjadi rujukan utama. Di ranah Hukum Perdata Internasional dikenal prinsip universal dan prinsip teritorial. Permasalahan aset pailit yang berada di luar negeri dapat dikaji dengan dua prinsip tersebut.

Berdasarkan prinsip universal, maka putusan pernyataan pailit mengikat seluruh aset debitor, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan prinsip teritorial, putusan pernyataan pailit hanya hanya menimbulkan konsekuensi hukum di wilayah hukum putusan tersebut dijatuhkan.

Lazimnya, prinsip teritorial dianut oleh negara-negara Eropa kontinental seperti Belanda dan Perancis termasuk negara jajahannya. Sebagai bekas negara jajahan Belanda, Indonesia sebenarnya juga menganut prinsip teritorial sebagaimana tertuang dalam Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering yang menegaskan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia.

Namun, jika kita merujuk pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), implisit sebenarnya terbuka ‘celah’ untuk penyitaan aset pailit yang berada di luar negeri.

Pasal 21 menyatakan “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperolehnya selama kepailitan”. Celah dimaksud terletak pada frasa “seluruh kekayaan debitor” yang dapat diartikan meliputi harta atau aset debitor baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Lalu, Pasal 212, 213, dan 214 UU Kepailitan juga menyiratkan bahwa hukum kepailitan nasional juga dapat menjangkau aset debitor di luar negeri. Pasal 212 mengatur tentang tindakan kreditor pasca putusan pailit untuk mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia.

Pasal 213 mengatur tentang tindakan kreditor yang mengalihkan seluruh atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan atas seluruh atau sebagian dari harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia. Pasal 214 mengatur tentang tindakan setiap orang yang mengalihkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga sehingga terjadi perjumpaan utang di luar wilayah Indonesia.

Terkait penerapan dua prinsip dalam Hukum Perdata Internasional, pengejaran aset pailit yang berada di negara penganut prinsip teritorial akan menemui kendala karena negara tersebut tidak mengakui putusan pengadilan asing. Namun begitu, kurator sebenarnya bisa melakukan relitigasi di negara dimana aset tersebut berada dengan membawa salinan putusan pailit dari pengadilan Indonesia sebagai bukti otentik.

Sebaliknya, jika negara dimana aset itu berada menganut prinsip universal, pengejaran aset pailit relatif lebih mudah karena negara tersebut mengakui putusan pengadilan asing. Namun yang perlu diingat, dalam konteks hubungan internasional berlaku asas reciprocity, dimana perlakuan suatu negara terhadap negara lain akan dibalas dengan perlakuan yang sama.

ABP Advocates adalah firma hukum yang berpengalaman dalam menangani perkara-perkara di Pengadilan Niaga. Kami hadir untuk memberikan solusi yang efektif atas persoalan hukum anda. Segera hubungi hello@abpadvocates.com.

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send