Sesuai dengan namanya UU Nomor 37 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sengketa terkait Kepailitan dan PKPU dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga. Namun begitu, terdapat perbedaan upaya hukum atas putusan kepailitan dan PKPU.

Dari definisi, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan PKPU adalah ketika debitor maupun kreditor yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang.

UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan kepailitan dan PKPU dapat diproses secara bersamaan di Pengadilan Niaga. Namun, permohonan PKPU diposisikan sebagai prioritas dalam proses persidangan. Dalam hal kepailitan dan PKPU diproses secara bersamaan di Pengadilan Niaga, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Hal sama berlaku jika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit.

Ada beberapa perbedaan terkait upaya hukum atas putusan kepailitan dan putusan PKPU. Menurut Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan putusan atas permohonan pailit, dapat diajukan kasasi maupun Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitor dan kreditor maupun kreditor lain yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Prosedur kasasi terkait putusan kepailitan diawali dengan pemohon mendaftarkan permohonannya beserta memori kasasi kepada Panitera Pengadilan, batas waktunya paling lama delapan hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Setelah pendaftaran, paling lambat dua hari setelahnya panitera wajib mengirimkan berkas permohonan beserta memori kepada pihak termohon kasasi. Paling lambat tujuh hari setelah menerima memori kasasi, termohon memiliki kesempatan untuk mengajukan kontra memoriĀ  kasasi.

Paling lambat 14 hari setelah pendaftaran, panitera mengirimkan berkas permohonan, memori dan kontra memori beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung (MA). Lalu, tanggal sidang ditetapkan oleh MA paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.

Untuk proses sidang kasasi, UU Nomor 37 Tahun 2004 membatasi paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Sementara pembacaan putusan dibatasi waktunya paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Salinan putusan wajib dikirimkan oleh panitera MA kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal pengucapan putusan.

Perbedaan lain antara kepailitan dan PKPU dapat terlihat dari pihak yang melakukan pengurusan harta debitur. Kepailitan diurus oleh kurator, sedangkan PKPU diurus oleh pengurus. Mengenai kewenangan debitor, dalam kepailitan debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sedangkan dalam PKPU, debitor masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapat persetujuan dari pengurus.

Perbedaan lainnya terkait jangka waktu penyelesaian. Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. PKPU mengatur batas waktu perpanjangannya, yakni tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

Terakhir, perbedaan yang signifikan adalah dalam PKPU, Jaksa Agung demi kepentingan hukum dapat mengajukan kasasi atas putusan PKPU.

ABP Advocates adalah firma hukum yang berpengalaman dalam menangani perkara-perkara di Pengadilan Niaga. Kami hadir untuk memberikan solusi yang efektif atas persoalan hukum anda. Segera hubungi hello@abpadvocates.com.

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send