Pendirian suatu perusahaan di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui investasi asing dan tunduk pada persyaratan khusus pendirian perusahaan. Invetasi asing oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) diartikan sebagai kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing untuk menjalankan bisnis di Indonesia (termasuk pendirian perusahaan). Investasi asing tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan modal asing 100% (yang tunduk pada beberapa pembatasan) atau sebagian modal dalam negeri. Investor asing dapat berupa warga negara asing, perusahaan asing atau instansi pemerintah asing.

Lantas timbul pertanyaan  bagaimana aturan hukum prosedur dan persyaratan pendirian PT. PMA di Indonesia bagi investor asing yang ingin menanamkan modal nya di Indonesia ?

Pasal 5 (2) Undang-Undang Investasi mengatur bahwa, kecuali diatur sebaliknya, investor asing dapat melaksanakan investasi asing di Indonesia dengan mendirikan perusahaan investasi asing berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan investasi asing juga dikenal sebagai PT Penanaman Modal Asing, yang seringkali disingkat sebagai “PT PMA”. Investasi asing di Indonesia dalam bentuk PT PMA dapat dilakukan dengan kepemilikan saham pada saat pendirian perusahaan atau pembelian saham dalam perusahaan yang sudah didirikan baik PT maupun PT PMA.

Peraturan berikut ini harus diperhatikan oleh investor asing yang akan melakukan investasi di Indonesia (pendirian PT PMA) adalah sebagai berikut:

1.Daftar Negatif Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“Daftar Negatif Investasi”), yang mengatur:

a.daftar bidang usaha yang tertutup untuk invetasi (baik untuk investor domestik maupun asing); dan

b.daftar bidang usaha yang terbuka bagi investor asing, dimana bidang usaha tersebut tunduk pada beberapa pembatasan.

Bidang usaha dalam Daftar Negatif Investasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang lebih lanjut dijelaskan dalam butir 2 berikut ini. Bidang usaha yang tidak termasuk dalam Daftar Negatif Investasi adalah 100% terbuka untuk investasi asing, kecuali diatur berbeda dalam peraturan lain.

2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha. Peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai lingkup masing-masing bidang usaha berdasarkan nomor KBLI mereka. Peraturan ini penting bagi investor asing untuk mengecek apakah pendirian PT PMA mereka di Indonesia tunduk pada pembatasan berdasarkan Daftar Negatif Investasi.

3. Pedoman dan prosedur perizinan dan non perizinan invetasi modal asing di Indonesia diatur oleh peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM), No. 5 Tahun 2013 yang telah diubah dengan peraturan BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka BKPM”). peraturan ini termasuk seluruh norma, dan standard.

4. Prosedur dan kriteria terkait dengan bentuk PT PMA di Indonesia, yang diwajibkan oleh BKPM, sebelum PT PMA dapat mulai kegiatannya, perlu memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.

5. UU Perseroan Terbatas mengatur persyaratan umum perseroan terbatas dan berlaku juga untuk PT PMA. UU ini mengatur persyaratan pendirian PT PMA yang tidak diatur dalam Perka BKPM.

Dokumen perizinan/pendirian yang diperlukan bagi investor asing untuk pendirian PT PMA di Indonesia sebagai berikut:

  1. Izin Prinsip dari BKPM;
  2. Akta Pendirian PT PMA yang dari Notaris;
  3. Keputusan Menteri tentang pengesahan status badan hukum PT PMA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Domisili dari pemerintah daerah setempat;
  5. NPWP dan keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari kantor pajak;
  6. Izin Usaha dari BKPM;
  7. Tanda Daftar Perusahaan dari instansi untuk pelayanan perizinan terpadu (BPPT); dan
  8. Wajib lapor ketenagakerjaan dan laporan kesejahteraan dari sub departemen di Kementerian Ketenagakerjaan.

Catatan: dokumen perizinan/pendirian yang disebutkan merupakan persyaratan pendirian perusahaan secara umum dari PT PMA. Pendirian PT PMA pada sektor khusus membutuhkan dokumen perizinan dan/atau pendirian tambahan secara khusus. Oleh karena itu, masukan secara hukum harus diperhatikan oleh investor asing sebelum melakukan kegiatan investasi.

Penanaman Modal Asing (“PMA”) menurut Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka BKPM 15/2015”) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Kemudian, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) menerangkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Adapun syarat dan langkah-langkah mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (“PT PMA”), yaitu:

1.Pengajuan Izin Sementara untuk pendirian PT PMA melalui Badan Kordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) dengan terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 39/2014”) untuk mengetahui apakah bidang usaha PT PMA tersebut terbuka untuk investasi asing atau termasuk dalam daftar negatif investasi (“DNI”), dan jika berapa besar komposisi penanaman modal asing yang diperbolehkan.

2.Untuk mendirikan PT PMA, pemohon harus mengajukan aplikasi kepada BKPM untuk pendaftaran penanaman modal, yaitu dengan mengisi formulir aplikasi yang telah ditentukan dalam Lampiran III Perka BKPM 15/2015 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah negara lain

Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;

Rekaman Anggaran Dasar (Article of Association) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing;

Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;

Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;

Permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);

Surat Kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

Perlu diketahui dalam mengisi aplikasi di BKPM ini, modal dasar yang dapat di akseptasi oleh BKPM sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana minimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar atau sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) harus ditempatkan dan disetor.

3. Mengajukan Izin Prinsip, izin prinsip menurut Pasal 1 angka 16 Perka BKPM 15/2015 adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. Izin prinsip diajukan dengan mengisi formulir aplikasi yang telah ditentukan oleh BKPM, dan melampirkan:

Bukti diri pemohon, yaitu:

Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;

Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;

Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menkumham; dan

Rekaman NPWP.

Keterangan rencana kegiatan, berupa:

Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan-bahan dan dilengkapi dengan diagram alir (flowchart);

Uraian kegiatan usaha sektor jasa; dan

Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

4. Setelah izin prinsip keluar dan perusahaan telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, maka perusahaan tersebut wajib memperoleh izin usahadari BKPM. Izin usaha menurut Pasal 1 angka 22 Perka BKPM 15/2015 adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Perka BKPM 15/2015 mewajibkan Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi, dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha. Permohonan pengajuan izin usaha dapat dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) Pusat di BKPM, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (“BPMPTSP Provinsi”), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (“BPMPTSP Kabupaten/Kota”), PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) atau PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”) sesuai kewenangannya secara dalam jaringan (daring), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perka BKPM 15/2015. Adapun persyaratan yang harus dilengkai untuk diterbitkannya izin usaha menurut Lampiran I Perka BKPM 15/2015 diantaranya:

Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;

Rekaman Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menkumham, dan perubahannya (apabila ada);  NPWP perusahaan; Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:

Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa:

Perjanjian pengingkatan jual-beli (“PPJB”) disertai dengan bukti pelunasan; atau Akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) atas nama Perusahaan; atau Sertifikat Hak Atas Tanah; dan Izin Mendirikan Bangungan (“IMB”).

Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa:

Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;

Keterangan:

Dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. Bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:

Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi;

Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.

5. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.

6. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:

Rekaman Izin Gangguan (“UUG/HO”) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; dan

Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman UUG/HO dan/atau SITU.

7.Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UPL”) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”);

8.  Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;

9.  LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

10. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya:

Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; Rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit.

11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;

12. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II untuk pengajuan permohonan secara manual

13. Untuk pengurusan SIUPL Sementara ditambahkan:

Rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk;

Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier); dan Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; serta Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.

14. Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan:

Melampirkan asli dari SIUPL Sementara; dan Rekaman neraca perusahaan tahun terakhir.

15.Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan:

Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku; dan Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan dan Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

16.Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Minerba, atau Panas Bumi, atau Migas) ditambahkan persyaratan:

Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan (IUJP); atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

17.Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan:

Rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar; dan bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan equity perusahaan.

18.Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan:

Surat Penunjukan Distributor; dan Bukti penguasaan gudang.

19. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;

20.  Dan terakhir presentasi bila diperlukan.

ABP Advocates adalah firma hukum handal di bidang hukum kepailitan dan PKPU serta korporasi. Kami hadir untuk memberikan solusi yang efektif atas persoalan hukum kepailitan dan/atau PKPU serta korporasi. Jika anda tidak ingin pusing dalam hal pengurusan perijinan dan  pendirian penanaman modal asing di Indonesia , segera hubungi Tim Konsultan Hukum ABP Advocates yang ahli dalam bidangnya melalui mobile (WA) : 081380208514 atau kirimkan email ke: hello@abpadvocates.com

 

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send