Suatu sengketa kepailitan dapat berakhir dengan tiga skenario yakni pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jumlah penuh piutang telah dibayarkan atau setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, atau orang yang dinyatakan pailit meninggal dunia. Begitu kepailitan berakhir, maka debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Dalam penjelasan Pasal 215 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi secara detail termaktub dalam Pasal 215 s/d 221 UU Kepailitan. Prosedur dimulai dengan debitor atau ahli warisnya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Jika putusan tersebut diucapkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan diajukan di pengadilan yang sama.

Permohonan harus melampirkan bukti yang menyatakan semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Tanpa bukti-bukti tersebut, maka permohonan tidak mungkin dikabulkan oleh pengadilan.

Tidak hanya mengajukan ke pengadilan, permohonan rehabilitasi juga harus diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar harian. Lalu, dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan diumumkan, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan kepada kepaniteraan pengadilan terkait.

Jika jangka waktu 60 hari untuk kreditor mengajukan keberatan telah habis, maka terlepas ada atau tidak keberatan, pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi. Pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Atas putusan tersebut, maka tidak tersedia upaya hukum apapun.

Selain Indonesia, konsep rehabilitasi pasca putusan kepailitan juga dikenal di beberapa negara seperti Filipina dan Afrika Selatan. Pengaturan tentang rehabilitasi debitor pailit di Afrika Selatan diatur dalam Insolvency Act 1936. Di dalamnya diatur tentang siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Pihak-pihak tersebut antara lain debitor pailit sendiri, debitor pailit melalui agen jika yang bersangkutan tidak tinggal di Afrika Selatan, janda/duda dari debitor pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, mantan suami/istri dari debitor pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, dan eksekutor atas harta pailit.

Insolvency Act 1936 menetapkan permohonan rehabilitasi dapat diajukan dalam kurun waktu 10 tahun sejak debitor diputuskan pailit oleh pengadilan.

Sementara itu, konsep rehabilitasi di Filipina berbeda karena permohonan rehabilitasi hanya berlaku untuk entitas perusahaan. Diatur dalam Rules of Procedure on Corporate Rehabilitation yang resmi berlaku pada Januari 2009, tidak berlaku untuk subjek hukum orang.  

ABP Advocates adalah firma hukum yang berpengalaman dalam penanganan perkara terkait kepailitan dan PKPU. Jika anda tidak ingin pusing dalam menghadapi proses kepailitan dan PKPU, percayakan penyelesaian masalah anda kepada tim ABP Advocates. Segera hubungi hello@abpadvocates.com.

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send