Proses kepailitan baik itu sebelum, pada saat, atau setelah proses persidangan di Pengadilan Niaga tak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya pihak-pihak tertentu seperti debitor tidak kooperatif dalam menjalani proses. Solusi atas persoalan ini adalah penerapan Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Lembaga Paksa Badan atau populer disebut Gijzeling diatur dalam Pasal 93 UU Kepailitan yang intinya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan agar debitor pailit ditahan. Perintah pengadilan ini berangkat dari usulan hakim pengawas atau permintaan kurator atau kreditor setelah mendengarkan hakim pengawas.

Penahanan debitor pailit dilaksanakan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Tempat penahanan tersebut di rumah tahanan negara maupun di rumah debitor sendiri di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Masa penahanan debitor pailit dibatasi hanya untuk paling lama 30 hari, namun dapat diperpanjang selama paling lama 30 hari oleh pengadilan atas usul hakim pengawas atau atas permintaan kurator atau kreditor setelah mendengarkan hakim pengawas. Terkait biaya penahanan akan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Ditegaskan dalam Pasal 95 UU Kepailitan, bahwa permintaan untuk menahan debitor pailit harus dikabulkan jika didasarkan pada alasan debitor pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan (2).

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitor pailit berdasarkan pasal-pasal tersebut antara lain menghadap hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditor jika dipanggil untuk memberikan keterangan; memberikan keterangan terkait semua perbuatan yang dilakukan terhadap harta bersama dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit; dan menghadiri rapat pencocokan piutang untuk memberikan keterangan kepada hakim pengawas mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit.

Secara khusus, Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling. Beberapa substansi penting dalam PERMA tersebut antara lain pengecualian penerapan paksa badan kepada debitor pailit yang tidak beriktikad baik yang berusia 75 tahun; paksa badan hanya dapat diterapkan untuk debitor yang beriktikad tidak baik yang memiliki utang sekurang-kurangnya Rp1 Milyar.

Sebelum UU Kepailitan, Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling juga diatur dalam beberapa aturan di ranah hukum perdata warisan Belanda yakni Pasal 209-224 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 242-258 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), serta Pasal 580-606 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Ketentuan-ketentuan tersebut intinya menyatakan Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling merupakan alat untuk upaya paksa tidak langsung melalui tekanan secara psikis bagi debitor yang tidak beriktikad baik agar segera membayar utang.

Di luar ranah hukum kepailitan, Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling juga dikenal dalam hukum perpajakan. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Hanya saja, istilah yang digunakan adalah “penyanderaan” yakni tindakan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak minimal Rp100 juta dan diragukan iktikad baiknya.

ABP Advocates adalah firma hukum andal di bidang hukum kepailitan dan PKPU. Kami hadir untuk memberikan solusi yang efektif atas persoalan hukum kepailitan dan/atau PKPU. Segera hubungi hello@abpadvocates.com.  

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send