Pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tahapan pasca putusan pengadilan yang harus dilalui para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas adalah kurator. Dimana salah satu bagian dari proses pengurusan dan pemberesan adalan pembagian boedel pailit.

Merujuk pada Pasal 16 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kewenangan kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengurusan meliputi tindakan menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai. Jika di kemudian hari, putusan pailit dibatalkan melalui mekanisme kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

Sedangkan, pemberesan merupakan salah satu tindakan kurator terhadap pengurusan harta debitor pailit. Pelaksanaan pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal dengan istilah insolvency.

Secara teknis, insolvency adalah keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktiva (harta) lebih kecil dari pasiva (kewajiban yang harus dibayar). Konsekuensi dari status insolvency debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan oleh kurator. Selanjutnya, kurator akan segera menjual harta pailit di muka umum secara lelang atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas.

Pembagian hasil penjualan harta pailit didasarkan pada urutan prioritas dimana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah. Sementara, di antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata yang didasarkan pada besarnya tagihan masing-masing (kreditor konkuren).

Urutan pembagian harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit adalah sebagai berikut:

  1. Kreditor dengan hak istimewa (preferen)
  2. Sisa tagihan dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek yang belum dilunasi dan untuk sisa tersebut para kreditor tersebut didaftar sebagai kreditor konkuren
  3. Kreditor konkuren.

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (kreditor separatis). Kreditor preferen tidak memiliki hak untuk memulai prosedur hukum untuk melaksanakan hak mereka, kewajiban mereka hanya untuk mengajukan tagihan.

Sementara, kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional yakni menurut perbandingan besarnya tagihan, dari hasil penjualan harta debitor pailit yang dibebani hak jaminan. Masing-masing kreditor memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran piutang kepada kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor preferen.

ABP Advocates adalah firma hukum yang berpengalaman dalam penanganan perkara terkait kepailitan dan PKPU. Jika anda tidak ingin pusing dalam menghadapi proses kepailitan dan PKPU, percayakan penyelesaian masalah anda kepada tim ABP Advocates. Segera hubungi hello@abpadvocates.com.

 
Muhda Partner ABP Advocates
Hi, may I help you?
Send